Trump Campuri Proses Politik Irak, Ancam Pembalasan atas Kembalinya al-Maliki
Presiden AS mengeluarkan peringatan terbuka yang merongrong kedaulatan Irak seiring Washington meningkatkan tekanan atas pembentukan pemerintahan
Irak | FAKTAGLOBAL.COM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mencampuri proses politik internal Irak, dengan mengeluarkan peringatan langsung terhadap kemungkinan penunjukan kembali mantan perdana menteri Nouri al-Maliki serta mengancam akan menghentikan dukungan AS jika Baghdad tetap melanjutkan langkah tersebut.
Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump mengklaim bahwa Irak berada di ambang apa yang ia sebut sebagai “pilihan yang sangat buruk,” dengan menuduh bahwa negara itu sebelumnya “jatuh ke dalam kemiskinan dan kekacauan total” selama masa kepemimpinan al-Maliki.
Ia memperingatkan bahwa kembalinya al-Maliki ke tampuk kekuasaan akan membawa konsekuensi serius bagi hubungan Irak dengan Washington.
Trump melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat “tidak akan lagi membantu Irak” jika al-Maliki kembali menjabat, seraya menambahkan bahwa tanpa dukungan AS, Irak tidak akan memiliki “NOL peluang” untuk meraih keberhasilan, kemakmuran, atau kebebasan.
Ia menutup pernyataannya dengan slogan bergaya kampanye domestik yang disesuaikan untuk Irak: “MAKE IRAQ GREAT AGAIN!”
Pernyataan tersebut menandai salah satu contoh langka di mana seorang presiden AS yang sedang menjabat secara terbuka melontarkan ancaman publik yang secara langsung bertujuan membentuk komposisi kabinet Irak.
Kekuatan Politik Irak Mencalonkan al-Maliki
Di tengah tekanan eksternal yang kian meningkat, Kerangka Koordinasi Irak mengumumkan pada 24 Januari bahwa mereka secara resmi telah mencalonkan Nouri al-Maliki untuk jabatan perdana menteri.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan blok tersebut, keputusan itu diambil setelah pertemuan pimpinan yang diperluas di kantor Hadi al-Amiri, di mana perkembangan politik terkini dan tahapan selanjutnya dalam proses pembentukan pemerintahan dibahas. Pencalonan tersebut disetujui melalui pemungutan suara mayoritas setelah apa yang digambarkan sebagai pembahasan yang mendalam dan ekstensif.
Blok tersebut menegaskan al-Maliki sebagai kandidat dari kelompok parlemen terbesar, dengan merujuk pada pengalaman politik dan administratifnya serta peran sebelumnya dalam mengelola urusan negara.
Kerangka Koordinasi kembali menegaskan komitmennya terhadap jalur konstitusional dan menekankan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan seluruh kekuatan politik nasional guna membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif, yang mampu menghadapi tantangan, memberikan layanan publik, serta menjaga persatuan dan keamanan Irak.
Pernyataan itu juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Irak untuk segera menggelar sidang guna memilih presiden republik, sesuai dengan ketentuan konstitusi, sebagai bagian dari penyelesaian persyaratan konstitusional yang tersisa.
Washington Tingkatkan Tekanan Finansial
Intervensi Trump terjadi di tengah upaya yang lebih luas dari Amerika Serikat untuk menekan arah politik Irak melalui instrumen pemaksaan ekonomi.
Menurut laporan Reuters, Washington telah memperingatkan para pejabat Irak bahwa AS dapat memberlakukan langkah-langkah finansial terhadap negara Irak — termasuk kemungkinan pembatasan akses terhadap pendapatan minyak yang vital — jika faksi politik tertentu dimasukkan ke dalam pemerintahan berikutnya. Laporan tersebut mengutip empat sumber yang mengetahui persoalan ini.
Ancaman tersebut dilaporkan disampaikan berulang kali selama dua bulan terakhir oleh Kuasa Usaha AS Joshua Harris dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh politik Irak tingkat tinggi, termasuk Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani, ulama Ammar al-Hakim dan Hadi al-Amiri, serta pejabat Kurdi Masrour Barzani.
Tiga pejabat Irak dan satu sumber tambahan mengatakan bahwa AS secara khusus mengancam akan menangguhkan keterlibatan diplomatik dan menghentikan transfer dolar jika sebuah blok beranggotakan 58 anggota parlemen — yang diidentifikasi Washington sebagai tidak dapat diterima — diizinkan berpartisipasi dalam kabinet.
Pola Dominasi Eksternal
Pernyataan Trump dan ancaman finansial yang menyertainya menegaskan apa yang oleh para pengamat politik Irak disebut sebagai strategi lama Amerika Serikat dalam memanipulasi kedaulatan Irak melalui tekanan ekonomi, pemerasan diplomatik, dan intimidasi terbuka.
Peristiwa ini memperkuat kritik yang semakin meluas di Irak dan kawasan bahwa Washington terus memperlakukan negara tersebut bukan sebagai negara berdaulat, melainkan sebagai wilayah yang dikelola — di mana hasil politiknya harus sejalan dengan kepentingan strategis Amerika Serikat dan Israel, terlepas dari proses konstitusional atau representasi rakyat.
Seiring kekuatan politik Irak melanjutkan negosiasi pembentukan pemerintahan, konfrontasi ini menyoroti semakin tajamnya pertarungan antara campur tangan asing dan penentuan nasib nasional — sebuah ujian yang dapat menentukan masa depan politik Baghdad dalam beberapa bulan mendatang. (FG)