Trump Dorong “Fase Kedua” Kesepakatan Gaza, Rencana yang Dibuat Tanpa Libatkan Palestina
Washington mempercepat skema politik yang memperkuat kendali Israel, memberlakukan pengawasan asing atas Gaza, dan menyingkirkan rakyat Palestina dari proses penentuan masa depan mereka sendiri.
Palestina, FAKTAGLOBAL.COM — Pemerintahan Trump meningkatkan tekanan terhadap rezim pendudukan Israel agar segera bergerak menuju fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata Gaza—sebuah inisiatif yang dirancang di Washington dan Tel Aviv, sambil secara sengaja mengabaikan rakyat Palestina dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
Menurut Israel Hayom, Presiden AS Donald Trump mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mempercepat kesepakatan tersebut sebelum Natal, bahkan sebelum menyelesaikan isu terkait jenazah tawanan Israel terakhir.
Dorongan ini muncul ketika Washington berupaya menampilkan kemajuan dalam apa yang mereka sebut “proses perdamaian,” meskipun kehancuran di Gaza terus berlangsung dan suara rakyat Palestina tetap disingkirkan.
Pejabat AS mengatakan kepada Axios bahwa Trump berniat mengumumkan fase selanjutnya dalam beberapa minggu mendatang, dengan rencana pertemuan antara Trump dan Netanyahu sebelum akhir bulan.
Rencana yang Dibuat Tanpa Palestina
Proposal 20 poin Trump mencakup penarikan tambahan pasukan Israel dari sebagian wilayah Gaza—namun hanya untuk menggantikannya dengan bentuk pendudukan asing melalui pembentukan International Stabilization Force (ISF).
ISF, yang terdiri dari pasukan asing, tidak dimaksudkan untuk memperkuat rakyat Gaza, melainkan untuk memastikan kendali eksternal sambil melindungi kepentingan Israel.
“Dewan Perdamaian”: Mandat Kolonial Gaya Baru
Inti dari rencana Trump adalah sebuah Dewan Perdamaian—badan tidak terpilih yang dipimpin langsung oleh Trump dan terdiri dari 10 perwakilan negara Arab dan Barat pilihan. Struktur ini mencerminkan model mandat kolonial, memaksakan pemerintahan asing atas Gaza sambil mencabut hak politik rakyat Palestina.
Di bawahnya, akan beroperasi sebuah dewan eksekutif internasional yang mencakup:
Mantan PM Inggris Tony Blair — banyak dikutuk karena perannya dalam perang Irak
Jared Kushner — yang pernah mengusulkan pengusiran warga Gaza dan mengubah wilayah tersebut menjadi kawasan resor
Steve Witkoff — tokoh dekat Trump
Pejabat Barat dan regional lain yang selaras dengan kepentingan AS–Israel
Dewan ini akan “mengawasi” pemerintahan teknokratis Palestina beranggotakan 12–15 orang, yang tidak boleh berasal dari Hamas, Fatah, atau faksi politik Palestina mana pun—pada dasarnya mengkriminalisasi identitas politik Palestina.
Tidak ada kejelasan mengenai batasan, mekanisme pengawasan, atau akuntabilitas dari otoritas asing yang hendak dipaksakan ini.
Negosiasi Dipimpin AS untuk Menciptakan Gaza Tanpa Perlawanan
Laporan tersebut mengklaim AS, Qatar, Mesir, dan Turki tengah melakukan pembicaraan tidak langsung dengan Hamas untuk mendorong gerakan tersebut menyerahkan otoritas politik dan memulai proses pelucutan senjata—tujuan yang gagal dicapai AS meski melalui agresi Israel bertahun-tahun.
Semua ini berlangsung sementara Israel terus melakukan agresi, dan rakyat Palestina tetap dikeluarkan dari proses penentuan masa depan tanah mereka sendiri.
Palestina Disingkirkan Dimana Washington dan Tel Aviv Mengatur Masa Depan Gaza
Di tengah penderitaan luar biasa yang dialami rakyat Gaza, jalur diplomatik saat ini justru memprioritaskan pengaturan keamanan yang dirancang Amerika Serikat dan Israel. Keputusan politik dibuat di ibu kota bangsa lain, jauh dari realitas pendudukan, pengepungan, dan pengungsian massal.
Visi yang muncul dari pembicaraan ini jelas: Gaza yang dikelola kekuatan asing, diawasi tokoh-tokoh yang bertanggung jawab atas bencana regional di masa lalu, dan tunduk sepenuhnya pada tuntutan keamanan Israel—tanpa persetujuan rakyatnya sendiri.
Ketika Washington mempercepat rencananya menjelang akhir tahun, rakyat Palestina kembali berhadapan dengan proyek politik yang dibangun atas dasar pengucilan, dominasi, dan penghapusan kedaulatan mereka. (FG)