Venezuela Bawa Kasus Pembajakan Maritim AS ke PBB, Tuntut Pembebasan Awak Kapal
Caracas ajukan pengaduan resmi ke Dewan Keamanan, menyoroti pelanggaran hukum maritim internasional dan Piagam PBB
Venezuela, FAKTAGLOBAL.COM — Venezuela secara resmi membawa apa yang disebutnya sebagai kasus pembajakan maritim oleh Amerika Serikat ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta menuntut pengembalian kargo minyak yang disita dan pembebasan segera awak kapal yang ditahan.
Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Slovenia Samuel Žbogar, Perwakilan Tetap Venezuela untuk PBB Samuel Moncada mengecam tindakan naik paksa, penyitaan, dan perampasan kargo minyak Venezuela di perairan internasional oleh pasukan AS. Tindakan tersebut digambarkan sebagai “pembajakan maritim yang dilakukan secara langsung oleh sebuah negara.”
Insiden Disebut Bagian dari Koersi Berkelanjutan AS
Dalam komunikasi tersebut, Moncada menyatakan bahwa insiden ini bukanlah kasus terpisah, melainkan bagian dari kebijakan koersi dan agresi yang berkelanjutan terhadap Venezuela, yang berlandaskan pada langkah-langkah koersif sepihak yang ilegal dan tidak sah.
Surat itu menjelaskan bahwa praktik-praktik tersebut telah meningkat hingga mencapai tindakan yang secara hukum memenuhi unsur pembajakan maritim, yang secara tegas dilarang oleh hukum internasional.
Dokumen tersebut merujuk pada Pasal 101 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang mendefinisikan pembajakan sebagai setiap tindakan ilegal berupa kekerasan, penahanan, atau perampasan yang dilakukan di laut lepas.
Pelanggaran Hukum Maritim Internasional dan Piagam PBB
Dokumen tersebut menekankan bahwa ketika tindakan semacam ini dilakukan oleh kekuatan militer suatu negara, tingkat pelanggarannya menjadi lebih serius dan merusak integritas sistem multilateral.
Moncada juga mengutip Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, yang secara tegas melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional, kecuali dengan otorisasi Dewan Keamanan sesuai Pasal 39 dan 42. Venezuela menegaskan kembali bahwa tidak ada satu pun resolusi Dewan Keamanan yang memberikan izin untuk tindakan terhadap Venezuela maupun perdagangan minyaknya yang sah.
Tuntutan Pengembalian Minyak dan Pembebasan Awak Kapal
Surat tersebut juga mengingatkan sejumlah resolusi Dewan Keamanan — termasuk 1816 (2008), 1838 (2008), 2015 (2011), dan 2634 (2022) — yang mengutuk pembajakan sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Dokumen itu juga mencatat bahwa Organisasi Maritim Internasional (IMO) secara konsisten menolak tindakan pembajakan karena merupakan ancaman langsung terhadap keselamatan maritim.
Venezuela menuntut pembebasan segera awak kapal yang ditahan, pengembalian kargo minyak yang disita, serta penghentian segala bentuk intervensi terhadap perdagangan minyaknya yang sah.
Pemerintah Venezuela juga meminta agar Dewan Keamanan menegaskan secara tertulis bahwa tidak ada otorisasi PBB untuk tindakan terhadap Venezuela atau perdagangan minyaknya, serta agar surat tersebut diedarkan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan kepada seluruh negara anggota PBB. (FG)