X Hapus Postingan Dokumenter Araghchi yang Ungkap Operasi Teror di Iran

Postingan dokumenter tersebut menyoroti operasi teror sekaligus mengecam moralitas selektif Davos setelah Menteri Luar Negeri Iran dilarang hadir.

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Platform media sosial X telah menghapus sebuah unggahan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi yang memuat dokumenter singkat yang mendokumentasikan operasi teroris bersenjata bergaya ISIS yang terkait dengan kerusuhan baru-baru ini di Iran.

Unggahan tersebut dipublikasikan sebagai respons langsung terhadap keputusan World Economic Forum (WEF) yang membatalkan partisipasi Araghchi dalam KTT Davos, sebuah langkah yang menurutnya dilakukan berdasarkan kebohongan serta tekanan politik dari Israel dan para pendukungnya di Amerika Serikat.

Baik unggahan maupun video yang dilampirkan dihapus oleh X hanya beberapa menit setelah dipublikasikan.

Postingan Merespons Pembatalan Davos

Dalam unggahan yang kini telah dihapus—namun masih dapat ditemukan di kanal Telegram miliknya—Araghchi menyatakan bahwa keputusan WEF untuk melarang kehadirannya di Davos tidak didasarkan pada pertimbangan etika maupun netralitas.

“World Economic Forum membatalkan kehadiran saya di Davos berdasarkan kebohongan dan tekanan politik dari Israel serta para agen dan pendukungnya di Amerika Serikat,” tulis Araghchi.

Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut mencerminkan watak politis institusi-institusi yang mengklaim mewakili dialog global, namun pada saat yang sama menyingkirkan narasi yang berseberangan.

Dokumenter Tampilkan Kekerasan Bersenjata, Bukan Protes Sipil

Dokumenter yang dilampirkan dalam unggahan tersebut memuat rekaman kekerasan bersenjata, serangan teroris, dan pembunuhan bergaya ISIS, yang menurut Araghchi mencerminkan hakikat sebenarnya dari kerusuhan yang terjadi di Iran.

Menolak penggambaran peristiwa tersebut sebagai demonstrasi damai, ia menulis:

“Ada satu kebenaran mendasar dalam kekerasan baru-baru ini di Iran:
kami harus membela rakyat kami dari teroris bersenjata dan pembantaian ala ISIS yang secara terbuka didukung oleh Mossad.”

Rekaman tersebut disajikan sebagai dokumentasi visual yang menantang pembingkaian media Barat terhadap peristiwa tersebut.

Platform Digital Membentuk Akses Narasi

Penghapusan unggahan dan dokumenter ini menyoroti pola yang lebih luas, di mana platform digital berbasis Barat menentukan narasi mana yang tetap dapat diakses oleh publik global.

Konten yang bertentangan dengan narasi dominan Barat—khususnya terkait Iran, Palestina, dan gerakan perlawanan—semakin sering difilter, dibatasi, atau dihapus melalui standar moderasi yang tidak transparan.

WEF Terapkan Standar Selektif

Dalam pernyataannya, Araghchi membandingkan pengecualiannya dari Davos dengan kehadiran berkelanjutan pejabat Israel di forum-forum internasional.

“Genosida terhadap rakyat Palestina oleh Israel dan pembunuhan massal terhadap 71.000 warga sipil tak bersalah tidak menyebabkan World Economic Forum membatalkan undangan bagi pejabat Israel,” tulisnya.

Ia mencatat bahwa Presiden Israel Isaac Herzog hadir di Davos pada Januari 2024, meskipun terdapat pengaduan hukum yang sedang berlangsung di Swiss terkait tindakan Israel di Gaza.

Konsistensi dan Kredibilitas Institusional

Araghchi menyatakan bahwa World Economic Forum memposisikan dirinya sebagai otoritas moral, namun menerapkan standar secara selektif.

“World Economic Forum boleh saja berpura-pura mengambil sikap yang tampak ‘bermoral’, tetapi setidaknya bersikaplah konsisten,” ujarnya.

Ia menggambarkan sikap forum tersebut sebagai bukti kemerosotan moral dan kebangkrutan intelektual.

Dokumenter Dipublikasikan Ulang

Setelah penghapusan oleh X, IRIB mempublikasikan ulang dokumenter tersebut, dengan menyatakan bahwa materi itu dirilis kembali untuk memberikan informasi kepada opini publik setelah dihapus dari platform tersebut.

Penilaian Publik

Araghchi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa,
“Masyarakat berhak mengetahui kebenaran dan menilainya sendiri. Rasa malu hanya pantas bagi mereka yang berpikir sebaliknya.”

Peristiwa ini menggambarkan bagaimana moderasi digital dan pengecualian politik berjalan beriringan, membentuk siapa yang diizinkan berbicara dan informasi apa yang dapat menjangkau ruang publik. (FG)