Yaman Kecam Perpanjangan Sanksi: DK PBB Hanya Layani Kepentingan Barat
Dewan itu pada dasarnya “telah berubah menjadi platform distribusi kepentingan Barat, di mana HAM didefinisikan sebagai HAM versi Barat, dan kepentingan global direduksi menjadi kepentingan Washington
Yaman, FAKTAGLOBAL.COM — Anggota Biro Politik Ansar Allah, Mohammed Al-Farrah, mengecam standar ganda yang terus dilakukan Dewan Keamanan PBB dalam menangani isu-isu kawasan, khususnya agresi di Gaza dan berkas Yaman.
Dalam pernyataannya pada Sabtu malam, Al-Farrah berkata bahwa “Dewan Keamanan terus menampilkan model terburuk dari standar ganda setelah bertahun-tahun mengabaikan genosida di Gaza dan mendukung musuh.”
Ia menambahkan bahwa Dewan tersebut pada dasarnya “telah berubah menjadi platform untuk mendistribusikan kepentingan Barat, di mana hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak asasi manusia versi Barat, dan kepentingan global direduksi menjadi kepentingan Washington saja.”
Al-Farrah memuji sikap Rusia dan China yang abstain dalam pemungutan suara terkait resolusi perpanjangan sanksi terhadap Yaman.
Kekuatan Barat Dituding Dukung Israel Sambil Menargetkan Yaman
Al-Farrah menegaskan bahwa “Barat dan Amerika mendukung musuh Israel dengan senjata dan uang, sementara memberlakukan sanksi terhadap Yaman demi melayani tujuan Zionis.”
Ia menegaskan kembali sikap teguh Yaman dalam mendukung Gaza, seraya menambahkan bahwa Yaman “akan terus melawan hegemoni Amerika dan Barat atas bangsa dan negara di kawasan kita.”
Di akhir pernyataannya, Al-Farrah menegaskan bahwa Yaman “akan merespons dengan sepadan terhadap siapa pun yang menyerang kepentingan rakyat Yaman atau berupaya merusak kedaulatan dan keputusan nasionalnya.”
DK PBB Perpanjang Sanksi atas Yaman di Bawah Tekanan Barat
Pada 14 November, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi baru untuk memperpanjang sanksi keuangan dan larangan perjalanan terhadap Yaman selama satu tahun lagi, hingga 14 November 2026. Mandat panel ahli yang mengawasi rezim sanksi tersebut juga diperpanjang hingga 15 Desember 2026.
Resolusi itu diadopsi dengan dukungan 13 anggota, sementara Rusia dan China abstain — sebuah indikator jelas tentang meningkatnya ketidaknyamanan internasional terhadap pendekatan politis Dewan.
Keputusan ini memperbarui sanksi yang awalnya diberlakukan melalui Resolusi 2140, mempertahankan pembekuan aset dan pembatasan perjalanan pada individu dan entitas tertentu. Langkah-langkah tersebut kembali ditegakkan berdasarkan Bab VII Piagam PBB, didorong terutama oleh tekanan AS dan agenda politik Barat, bukan kepedulian tulus terhadap stabilitas atau kedaulatan Yaman.
Kerangka sanksi — yang diperkenalkan pada 2014 melalui Resolusi 2140 dan diperluas pada 2015 melalui Resolusi 2216 — telah lama dikritik karena lebih melayani kepentingan geopolitik daripada berkontribusi pada perdamaian. Selama bertahun-tahun, resolusi-resolusi ini digunakan untuk memberlakukan pembatasan finansial dan politik terhadap Yaman sambil mengabaikan agresi kemanusiaan dan militer yang menghancurkan negara tersebut. (PW)